Rencana Pengeboran Geothermal di 19 Titik Jateng Pemicu Kecemasan Bencana Lingkungan
SEMARANG, JAVAMEDIA-Rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di Jawa Tengah memicu gelombang kekhawatiran dari warga setempat. Rencananya, sebanyak 19 titik pengeboran akan disebar di sejumlah kawasan dataran tinggi, seperti kawasan Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, hingga Gunung Lawu. Namun, potensi dampak lingkungan yang membayangi justru menjadi pemicu utama timbulnya kecemasan di tengah masyarakat.
Warga khawatir aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dapat merusak ekosistem alam, meningkatkan risiko bencana gempa bumi, hingga menyebabkan krisis air bersih. Keluhan dan penolakan dari masyarakat ini pun langsung mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan keresahan warga ini secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pihaknya meminta kejelasan teknis serta penanganan risiko dari para ahli terkait.
“Kita sampaikan kepada Kementerian ESDM bahwa masyarakat keberatan karena kekhawatiran ada bencana gempa bumi, kelangkaan air, dan lain-lain. Nah, itu nanti tentu yang menjelaskan yang tahu kan ahlinya,” ujar Ida saat ditemui di Semarang baru-baru ini.
Sebagai dewan pengawas sekaligus wakil rakyat, Ida menegaskan pentingnya jaminan keamanan dari pemerintah agar proyek ini tidak menebar kegelisahan berkepanjangan. Bahkan, jika terbukti membawa ancaman nyata bagi keselamatan warga dan lingkungan, DPRD Jateng mendesak agar proyek geothermal di sejumlah wilayah tersebut segera dihentikan.
“Nah, kita sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan apa yang dituntut oleh masyarakat agar pemerintah ini tidak memberikan kecemasan berkepanjangan kepada masyarakat, sehingga kalau memang itu benar-benar menjadi ancaman bagi masyarakat, ya agar dihentikan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Jateng berencana mengundang Kementerian ESDM untuk melakukan pemantauan dan kunjungan lapangan langsung ke lokasi terdampak, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Forum resmi juga akan disiapkan untuk mempertemukan pemerintah dengan warga agar aspirasi serta keluhan masyarakat dapat didengar secara langsung.
“Kami minta agar langsung berkomunikasi dengan masyarakat, utamanya yang ada di lingkungan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal yang mereka khawatir terdampak dengan adanya proyek tersebut. Kita tunggu kapan akan diadakan. Kalau memang kok lama tidak ada, ya, nanti kita tanyakan lagi agar segera dilakukan pertemuan,” pungkasnya. (Psw)
