Cegah Modus Ganti Pelat dan Kode QR, Polda Jateng dan Pertamina Perketat Pengawasan Transaksi di SPBU
SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperketat pengawasan transaksi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini diambil menyusul terungkapnya puluhan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan modus memanipulasi nomor polisi kendaraan dan kode QR.
Selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng dan jajaran membongkar 46 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi di puluhan kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 61 tersangka, 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam, serta barang bukti 63.219 liter BBM jenis Solar dan Pertalite.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo mengungkapkan, para tersangka kerap memanfaatkan celah teknis untuk mengelabui sistem penyaluran di SPBU.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan kode QR dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” ujar Gustiar dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Jumat (13/11/2026).
Gustiar menegaskan, Pertamina secara konsisten memantau transaksi BBM di setiap SPBU. Melalui sistem digitalisasi yang diterapkan, setiap transaksi berbasis nomor polisi kendaraan tercatat sehingga pola pembelian yang janggal atau tidak sesuai ketentuan dapat segera ditelusuri.
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan menjelaskan, selain mengganti pelat nomor dan kode QR untuk pembelian berulang, para tersangka juga memodifikasi tangki kendaraan agar berkapasitas lebih besar. Mereka pun menyedot BBM ke jeriken atau drum, menyalahgunakan surat rekomendasi, hingga mencampur BBM subsidi dengan minyak olahan.
“Ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat yang seyogianya berhak menerima subsidi, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi,” tegas Kapolda.
Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan juga memberikan peringatan keras kepada operator SPBU agar mematuhi aturan dan tidak terlibat dalam penyelewengan distribusi energi. Selain menindak oknum di lapangan, kepolisian memastikan akan mengusut tuntas hingga ke level korporasi apabila BBM bersubsidi tersebut terbukti mengalir untuk kepentingan industri.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tandasnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Sebagai langkah pencegahan berkelanjutan, Polda Jateng dan Pertamina mengajak masyarakat aktif mengawasi penyaluran energi bersubsidi. Apabila menemukan indikasi penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun kecurangan transaksi di SPBU, warga diimbau segera melapor melalui saluran pengaduan resmi Pertamina atau Call Center Polri 110. (Psw)
