Gerebek Tambang Ilegal di 5 Kabupaten, Polda Jateng Sita Alat Berat dan Jerat Tersangka UU Minerba
SEMARANG, JAVAMEDIA.ID — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bersama polres jajaran membongkar aktivitas pertambangan mineral dan batubara (minerba) tanpa izin di sejumlah wilayah. Dalam penindakan tersebut, aparat kepolisian menggerebek lokasi tambang ilegal di lima kabupaten serta menyita puluhan kendaraan operasional dan alat berat.
Pengungkapan kasus pertambangan tanpa izin ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi dan tambang ilegal yang digelar Polda Jateng dalam kurun waktu satu bulan, terhitung sejak 14 Oktober hingga 13 November 2026.
Kapolda Jateng Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan memaparkan, dalam kasus pertambangan ilegal, pihaknya mengungkap 7 perkara dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penindakan tersebut dilakukan di lima wilayah kabupaten, meliputi kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Dari lokasi penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti berupa 14 unit truk jungkit (dump truck) dan 10 unit alat berat yang digunakan untuk mengeruk material tambang.
Kapolda menjelaskan, modus operandi yang dijalankan para tersangka meliputi penambangan tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang sah. Bahkan, sebagian tersangka tetap nekat beroperasi meskipun masa berlaku izin operasi produksi mereka telah habis.
Dalam praktiknya, para tersangka menggunakan alat berat untuk menggali material, lalu mengangkut dan menjual hasil tambang memakai truk jungkit. Guna menghindari pengawasan aparat maupun warga, aktivitas penambangan kerap dilakukan dengan pola tertentu, yakni beroperasi menggunakan alat berat pada malam hari dan dilanjutkan secara manual pada siang hari.
“Aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan,” ungkap Kapolda dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Jumat (13/11/2026).
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mereka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan menegaskan, kepolisian tidak akan memberi ruang bagi praktik perusakan lingkungan akibat tambang tanpa izin. Ia pun mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi pertambangan ilegal di wilayah masing-masing melalui kantor polisi terdekat atau layanan Call Center Polri 110.
“Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda. (Psw)
