KAI Pimpin Penguatan Sinergi 32 BUMN dan Stakeholder Tangani Bencana Jateng

SEMARANG, JAVAMEDIA.ID — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang memimpin penguatan sinergi lintas sektor bersama 32 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemangku kepentingan di wilayah Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Disaster Management dan Penguatan Sinergi Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN Wilayah Jawa Tengah di Padma Hotel Semarang, Kamis (19/11/2026).
Sebagai Koordinator Satgas Bencana BUMN Wilayah Jawa Tengah, KAI mengambil peran sentral untuk menyatukan langkah dan meningkatkan kesiapsiagaan antarlembaga dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga cuaca ekstrem.
Selain merangkul 32 BUMN yang beroperasi di Jawa Tengah, konsolidasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, unsur TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Executive Vice President of Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia (Persero) Wisnu Pramudyo, Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BP BUMN Edi Eko Cahyono, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.
Wisnu Pramudyo menegaskan bahwa peran KAI sebagai Koordinator Satgas Bencana BUMN Wilayah Jawa Tengah merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam membangun kolaborasi solid antar-BUMN dan stakeholder untuk mendukung kelancaran penanganan bencana di lapangan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengapresiasi langkah kolaboratif tersebut. Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan aktif dan koordinasi erat dari seluruh elemen, baik pemerintah, BUMN, TNI/Polri, maupun lembaga terkait lainnya, guna memaksimalkan kesiapsiagaan dan dukungan sumber daya.
Sebagai puncak konsolidasi, tujuh stakeholder utama—yakni KAI, BP BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, TNI, Polri, BPBD, dan Basarnas—menandatangani Pernyataan Komitmen Bersama Satuan Tugas BUMN Peduli Penanggulangan Bencana Wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini menjadi landasan untuk menyelaraskan peran, tanggung jawab, serta optimalisasi sumber daya saat terjadi kondisi darurat.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, KAI Daop 4 Semarang juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Semarang. Dokumen kerja sama diteken langsung oleh Kepala Daop 4 Semarang PT KAI (Persero) Mohamad Arie Fathurrochman bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang Kamal Riswandi untuk memperkuat koordinasi teknis pencarian, pertolongan, dan respons darurat antarlembaga.
Tak hanya penguatan koordinasi dan pembekalan materi dari BPBD Jawa Tengah, Basarnas, serta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, KAI juga menyerahkan bantuan sarana penanggulangan bencana berupa tandon air kepada BPBD Jawa Tengah. Acara kemudian ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dalam Penanggulangan Bencana yang dimoderatori langsung oleh Kepala Daop 4 Semarang Mohamad Arie Fathurrochman.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif menambahkan, keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam situasi darurat juga sangat bergantung pada efektivitas komunikasi publik.
“Penanggulangan bencana bukan hanya membutuhkan kesiapan personel dan sarana pendukung, tetapi juga komunikasi yang baik antarlembaga maupun kepada masyarakat. Melalui sinergi yang dibangun ini, kami berharap koordinasi informasi dapat semakin optimal sehingga masyarakat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. KAI juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan keselamatan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Luqman.
Melalui kegiatan ini, KAI berharap terbangun kesamaan pemahaman mengenai prosedur operasional penanganan bencana, pemetaan potensi sumber daya di seluruh BUMN, serta rencana tindak lanjut yang dapat segera diimplementasikan secara kolaboratif di Jawa Tengah. (Psw)




