Bea Cukai Semarang Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp5,98 Miliar

SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – Sebagai wujud nyata komitmen menjalankan fungsi community protector untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara, Bea Cukai Semarang bersinergi dengan Pemerintah Kota Semarang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal pada Selasa, 17 November 2026.
Pemusnahan yang diawali secara simbolis di halaman Balai Kota Semarang ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal yang merugikan negara dan mengganggu iklim usaha industri legal.
Pelaksanaan pemusnahan ini didasarkan pada Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-298/MK/KN.4/2026 tanggal 15 Oktober 2026 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang. Barang yang dimusnahkan merupakan barang yang menjadi milik negara (BMMN) hasil penindakan intensif selama periode 2026 yang berasal dari 79 kali penindakan.
Kegiatan seremonial di halaman Balai Kota Semarang ini dihadiri oleh Wali Kota Semarang, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY, Kepala Bea Cukai Semarang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang, serta para pimpinan daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari wilayah pengawasan terkait.
Adapun total barang hasil penindakan yang dimusnahkan meliputi 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter MMEA ilegal. Perkiraan nilai seluruh barang tersebut mencapai Rp9.687.282.880,00 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp5.981.506.372,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
Setelah prosesi pembakaran rokok secara simbolis dan pemberangkatan truk di Balai Kota Semarang, seluruh rokok ilegal dibawa ke pabrik semen di Cirebon untuk dimusnahkan secara menyeluruh dengan cara dicacah (shredder) dan dibakar. Sementara itu, pemusnahan 291 liter MMEA ilegal dilakukan dengan cara dituang di halaman parkir Kantor Satpol PP Kota Semarang agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis.
Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa jutaan batang BKC ilegal tersebut merupakan akumulasi dari penindakan mandiri Bea Cukai Semarang maupun operasi pemberantasan bersama yang didukung anggaran DBHCHT pemerintah daerah. Di lapangan, petugas menyasar berbagai rantai distribusi mulai dari toko kelontong, pemantauan toko daring (online), hingga peredaran melalui sales bermotor.
“Modus pelanggaran yang paling banyak kami temukan di lapangan meliputi penjualan dan pengangkutan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, penggunaan pita cukai palsu, serta penggunaan pita cukai salah peruntukan. Penindakan tegas ini adalah upaya kami menjaga keadilan bagi pelaku usaha yang patuh membayar cukai sesuai regulasi yang berlaku,” ungkap Budi.
Selain langkah represif di lapangan, Bea Cukai Semarang bersama pemerintah daerah juga terus mengedepankan langkah preventif melalui edukasi ketentuan cukai kepada pedagang, perusahaan jasa titipan, aparat penegak hukum, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat, serta mengoptimalkan pengumpulan informasi berbasis aplikasi Siroleg.
“Pemberantasan rokok dan minuman beralkohol ilegal membutuhkan kolaborasi berkelanjutan lintas instansi dan dukungan aktif masyarakat. Dengan menekan peredaran barang ilegal, penerimaan negara dari sektor cukai dapat terjaga optimal untuk kemudian kembali dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat melalui program DBHCHT,” pungkas Budi.
Bea Cukai Semarang berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam kampanye Gempur Rokok Ilegal guna menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan melindungi masyarakat dari dampak konsumsi barang ilegal. (Psw)




