Pengurus MES Jateng Dilantik: Bawa AI ke Pesantren, Dorong UMKM Tembus Ekspor
SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) Jawa Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik di Hotel Padma, Semarang, Jumat (2/10/2026). Memasuki masa bakti baru, 226 pengurus langsung mematok target strategis untuk mendorong pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis syariah di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Prosesi pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta Ketua Umum Pengurus Pusat MES yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Ketua Umum MES Jawa Tengah, Rezza Arief Budy Artha, menegaskan bahwa perubahan zaman yang bergerak cepat menuntut generasi muda dan pelaku usaha untuk beradaptasi tanpa kehilangan arah dan nilai dasar.
“Zaman telah berubah sangat cepat. Teknologi AI berkembang pesat dan dunia usaha bergerak semakin digital. Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dari buku. Mereka juga harus memiliki keberanian untuk beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan nilai, etika, dan karakter,” ujar Rezza dalam sambutannya.
Melalui gagasan Santri Melek AI, MES Jateng memosisikan pesantren menjadi ruang strategis untuk menyiapkan generasi yang mampu memadukan ilmu, akhlak, dan teknologi.
“Kita ingin santri masa depan tidak hanya piawai membaca kitab, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, membangun usaha, hingga membuka peluang baru bagi masyarakat di sekitarnya,” tegas Rezza.
Selain penguatan teknologi di lingkungan pesantren, MES Jateng mengusung program UMKM Go Global untuk mendampingi para pelaku usaha kecil dan menengah, mulai dari ibu rumah tangga, pemuda kreatif, perajin daerah, hingga unit usaha pesantren agar mampu menembus pasar ekspor.
“Di balik produk UMKM itu ada wajah-wajah manusia yang nyata. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar modal. Mereka butuh pendampingan, akses pasar, sertifikasi, teknologi, dan kepercayaan diri bahwa produk yang mereka buat di Jawa Tengah layak berdiri sejajar dengan produk dari berbagai belahan dunia,” tambahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi
Langkah strategis MES Jateng ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Ia menilai akselerasi ekonomi syariah memiliki urgensi tinggi mengingat potensi demografi Jawa Tengah yang dihuni sekitar 38 juta jiwa, dengan hampir 97 persen di antaranya merupakan Muslim.
“Ekonomi syariah melalui MES ini sangat strategis sekali. Sebab, penduduk Jawa Tengah ada 38 juta jiwa dan hampir 97 persen Muslim. Programnya minimal bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita,” kata Ahmad Luthfi usai acara.
Luthfi memaparkan, pembentukan pusat ekonomi baru tersebut difokuskan pada optimalisasi sektor pariwisata ramah Muslim serta percepatan sertifikasi halal bagi UMKM. Jawa Tengah sendiri telah memiliki fondasi kuat dengan keberadaan 1.000 desa wisata, kawasan wisata religi makam para Wali, cagar budaya Keraton, serta modal penerbitan hampir 670.000 sertifikat halal.
Ia meminta pengurus MES Jateng segera menjalin kolaborasi intensif bersama para bupati dan wali kota agar mampu memberi nilai tambah bagi produk-produk unggulan lokal, khususnya di bidang busana dan industri halal.
Sejalan dengan hal itu, Ketua Umum PP MES, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan pentingnya peran MES daerah sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, UMKM, dan pemerintah daerah melalui pendekatan pentahelix.
“Saya yakin keberadaan MES Jawa Tengah ini akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat ekonomi syariah, tetapi juga masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan,” tutur Rosan.
Ketua Umum PP MES, Rosan Perkasa Roeslani
Lebih jauh, Rosan membeberkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung ekosistem syariah nasional. Salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Investasi, MES, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mulai menghitung kontribusi pasti ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan daerah mulai tahun 2027 mendatang.
Langkah penghitungan terukur tersebut disiapkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor keuangan dan pariwisata syariah, sekaligus memperkuat kepemimpinan Indonesia yang saat ini berada di peringkat pertama dunia untuk sektor modest fashion versi State of the Global Islamic Economy Index.
“Melalui pemetaan dan data terukur BPS pada 2027 nanti, kita bisa tahu mana yang harus kita pertahankan dan mana yang harus kita dorong melalui terobosan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” pungkas Rosan. (Psw)
