Modus Iming-Iming Kerja di Kabupaten Semarang, Pria Asal Bogor Jadikan 6 Perempuan PSK Online

Polres Semarang, Javamedia.id – Satreskrim Polres Semarang membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah mengamankan seorang pria berinisial F (35), warga Kota Bogor, Jawa Barat. Tersangka diduga merekrut enam perempuan dengan iming-iming pekerjaan di Kabupaten Semarang, namun setibanya di sana para korban justru ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) melalui aplikasi. Ironisnya, dua di antara keenam korban masih berusia 17 tahun.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) penegakan hukum periode Oktober hingga awal November 2026 yang berhasil diungkap polisi pada Senin (16/11/2026). Detail perkara kemudian disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Condrowulan Polres Semarang pada Jumat (20/11/2026) pukul 14.30 WIB, yang dipimpin Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali, S.T.K., S.I.K., M.I.K., serta dihadiri Kasi Humas Polres Semarang, Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, dan Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Para korban diketahui berasal dari beberapa daerah, yakni Kota Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Tulang Bawang (Lampung), dan Kabupaten Pemalang (Jawa Tengah). Selain dua korban berusia 17 tahun, empat korban lainnya berusia antara 18 hingga 21 tahun.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik eksploitasi ini diduga telah berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan. Tersangka mengatur pergerakan para korban melalui sebuah grup WhatsApp, sementara pencarian pelanggan dilakukan lewat aplikasi kencan dengan tarif Rp250.000 hingga Rp400.000 per orang.

BACA JUGA :  Tenggat Waktu 7 Hari Berakhir, Tim Hukum Kawal Kepastian Berkas Perkara Perusakan Rumah Irjen Sofyan di Kejati Jateng

Seluruh uang hasil transaksi dilaporkan diserahkan kepada tersangka untuk dikelola, mulai dari membayar sewa hotel, kebutuhan makan, jasa laundry pakaian, hingga keperluan lainnya. Kepada para korban, tersangka menjanjikan bayaran Rp5 juta atau Rp10 juta ditambah bonus Rp2 juta, dengan syarat harus memenuhi target jumlah pelanggan yang ditentukan.

Menurut AKP Gidion, pengungkapan ini menjadi wujud komitmen kepolisian dalam menindak dugaan TPPO sekaligus melindungi para korban.

“Para korban diduga direkrut dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba di sini, mereka justru ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi. Dalam perkara ini, terdapat dua korban yang masih berusia 17 tahun. Kami menangani perkara tersebut secara serius dan terus melengkapi proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKP Gidion.

Dalam operasi pengungkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait aktivitas tersangka, yakni satu buku catatan, dua unit sepeda motor Honda Beat, dua stel pakaian, serta sembilan unit telepon genggam.

Di sisi lain, Polres Semarang menggandeng Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang untuk memastikan pemulihan dan perlindungan bagi para korban. Pada 18 November 2026, keenam korban telah diserahkan kembali kepada orang tua atau wali masing-masing.

Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Supriyanah, S.E., M.M., yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial, menegaskan bahwa dukungan terhadap korban tidak berhenti pada serah terima keluarga.

BACA JUGA :  Bukan Ganti Untung, Ini Solusi Tegas Pakuwon untuk Warga Terdampak Proyek Gombel

“Penanganan korban tidak hanya berhenti pada proses penyerahan kepada keluarga. Pendampingan dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sangat diperlukan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan,” kata Supriyanah.

Senada dengan hal tersebut, Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono Widagdo, S.STP., M.M., menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk melindungi perempuan dan anak, khususnya korban di bawah umur, agar tidak kembali menjadi korban eksploitasi.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara bersama-sama. Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait agar korban, khususnya yang masih berusia anak, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjebak,” tuturnya.

Atas perbuatannya, tersangka F dijerat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara, dengan pemberatan sepertiga karena melibatkan korban anak.

Menutup keterangannya, Polres Semarang mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran kerja berpenghasilan besar yang tidak jelas mekanisme maupun pekerjaannya, serta segera melapor ke polisi bila menemukan indikasi perekrutan, penampungan, atau eksploitasi perempuan dan anak. Sinergi penegakan hukum dan perlindungan lintas instansi ini terus diperkuat demi menekan kasus TPPO di wilayah hukum Polres Semarang. (Psw)

Bagikan :

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *