Perkuat Kolaborasi, Pemprov Jateng dan Setwapres Dorong Percepatan Penurunan Stunting
SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel Semarang, Selasa (22/9/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi intervensi penanganan stunting antarwilayah.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PKPSDM) Setwapres Kementerian Sekretariat Negara; Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) Kementerian Kesehatan; Sekretaris Menteri Kemendukbangga; Inspektur Utama Kemendukbangga; serta Direktur SUPD3 Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, turut hadir para kepala daerah (bupati dan wali kota) dari berbagai wilayah di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan optimismenya terhadap capaian penurunan stunting di wilayahnya.
“Di Jawa Tengah, hari ini stunting-nya adalah 9,77 di atas nasional, artinya kita lebih baik,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai wilayah percontohan (role model). “Ini saya jadikan model agar kabupaten/kota yang lain meniru,” tuturnya.
Kendati demikian, Ahmad Luthfi mengakui masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian dan intervensi khusus, seperti Kabupaten Wonosobo, Purbalingga, dan Banjarnegara.
“Yang ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Sudah saya perintahkan kepada dinas kita untuk ATM, jadi Amati, Tiru, Modifikasi. Seluruh dinas kita nanti akan kita keroyok untuk belajar kepada Kabupaten Demak dan Semarang agar nantinya ditiru oleh kabupaten lain,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi pendanaan lintas sektor non-APBD, termasuk Baznas dan CSR dari Bank Jateng. “Penanganan stunting itu tidak bisa sendiri. Maka dibutuhkanlah kolaboratif government yang kita ciptakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi 2 Setwapres, Edy Priyono Sugiharto, menggarisbawahi bahwa penanganan stunting merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, melainkan mencakup sektor yang luas.
“Stunting ini bukan hanya masalah pemerintah. Ini pekerjaan yang kompleks, tidak hanya sekadar gizi, tapi ada lingkungan, sanitasi, infrastruktur, MCK, dan lain-lain sehingga ini perlu kita satu padukan semua kekuatan-kekuatan yang ada,” jelas Edy.
Ia menekankan pentingnya skema network governance dalam mempercepat capaian target nasional.
“Bekerja secara kesatuan, akan kita gerakkan lintas sektor. Dengan komitmen kepemimpinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini, diharapkan bisa menjadi trigger bagi daerah-daerah lain untuk dapat melakukan langkah serupa,” pungkas Edy. (Psw)
