Tak Cuma Kebijakan, Tim Setwapres dan BKKBN Turun Langsung Cek Intervensi Stunting di Posyandu
SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – Memastikan tren penurunan stunting terus berlanjut membutuhkan bukti konkret di garda terdepan. Melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Advokasi Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Kota Semarang pada 21–23 September 2026, tim Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyambangi Posyandu dan Puskesmas.
Mereka berdiskusi langsung dengan para kader, tenaga kesehatan, hingga ibu hamil dan menyusui demi memastikan bantuan gizi serta pendampingan keluarga berjalan optimal.
Upaya percepatan penurunan stunting di Tanah Air disadari tidak bisa sekadar berhenti di atas kertas kebijakan atau ruang rapat. Manfaatnya harus dirasakan nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berangkat dari kesadaran tersebut, Rakortek Regional ini dirancang tidak hanya sebagai wadah menyamakan persepsi, tetapi juga ajang bergerak bersama secara pentahelix—melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, media, hingga komunitas lokal.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen, atau turun 1,7 persen dari tahun sebelumnya. Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah enggan berpuas diri.
Target besar telah ditancapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yakni menekan angka stunting hingga 14,2 persen pada 2029 dan tersisa 5 persen pada 2045 demi menyongsong lahirnya Generasi Emas.
“Kegiatan ini menjadi salah satu ruang untuk memperkuat koordinasi, sekaligus melihat secara langsung implementasi program di lapangan untuk nantinya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan,” ujar Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto. Ia menekankan bahwa intervensi yang tepat di Posyandu akan berdampak langsung pada perbaikan gizi, pola asuh, dan kesehatan anak.
Rangkaian kegiatan di Semarang berlangsung padat dan multisektor. Diawali dengan edukasi media dan audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah, acara dilanjutkan dengan forum diskusi yang mempertemukan berbagai pimpinan daerah. Pada puncak kegiatan, para kepala daerah dari kawasan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara secara serentak menandatangani komitmen bersama penanganan stunting. Tak berhenti di situ, tim menyambangi Poltekkes Kemenkes Semarang untuk melihat kontribusi sektor perguruan tinggi.
Kehangatan interaksi paling terasa saat tim peninjau turun ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di sana, petugas berbincang langsung dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, serta perwakilan masyarakat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bantuan nyata pun diserahkan berupa lembar balik Posyandu dan Alat Permainan Edukasi (APE) guna menunjang tugas para kader saat menyampaikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mengawal anggaran serta memastikan intervensi gizi tepat sasaran hingga ke tingkat desa.
“Perjuangan menurunkan stunting bukan sekadar mengejar target angka, melainkan tanggung jawab moral kita bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa,” pungkas Budi.
Melalui kolaborasi yang kian solid dan eksekusi presisi di lapangan, langkah bersama ini diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan bebas stunting. (Psw)
