Substitusi Obat Mahal Jadi Pilihan Terakhir, Pasien Hipertensi dan Diabetes Waswas

SEMARANG, Javamedia.id – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai memicu kekhawatiran bagi para penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Ancaman kenaikan harga obat akibat tingginya ketergantungan bahan baku impor membuat opsi substitusi obat dengan harga yang lebih mahal menjadi pilihan terakhir, yang berpotensi memperberat beban biaya kesehatan masyarakat.
Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku dan komponen obat impor ini memang mulai memberi tekanan nyata pada industri farmasi nasional.
“Jadi memang dengan adanya kenaikan kurs rupiah terhadap dolar memang potensi untuk kemungkinan terjadi peningkatan harga obat memang ada,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang, Prihatin Iman Nugroho kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Prihatin menjelaskan bahwa potensi kenaikan harga obat itu tidak hanya dipicu oleh faktor biaya produksi saja, melainkan juga rantai pasok dan jalur distribusi yang sebagian besar komponennya masih berkaitan erat dengan komoditas impor. Saat rupiah tertekan terhadap dolar AS, biaya produksi otomatis berpotensi membengkak dan pada akhirnya memicu penyesuaian harga di tingkat konsumen.
Kendati demikian, sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Semarang memastikan belum menemukan indikasi lonjakan harga obat yang sampai mengganggu layanan kesehatan maupun akses masyarakat terhadap kebutuhan pengobatan.
“Untuk di Kota Semarang sendiri, sejauh yang kami tangkap saat ini masih belum kami dengar adanya pergerakan atau perubahan harga-harga obat yang berpotensi menyebabkan gangguan di pelayanan,” ujarnya.
Prihatin menuturkan, gejolak pasokan obat sebenarnya sudah mulai dirasakan jauh sebelum rupiah tertekan dan harga bahan bakar merangkak naik. Saat itu, sejumlah distributor dilaporkan sempat kesulitan menyediakan obat-obatan untuk pasien penyakit kronis, termasuk amlodipin dan klonidin yang banyak digunakan oleh penderita hipertensi.
“Memang sudah ada beberapa obat yang kosong produksi. Apakah ini terkait langsung dengan proses terjadinya kenaikan dolar atau bukan, ini masih debatable juga,” ungkapnya.
Namun, kondisi tersebut saat ini dilaporkan mulai membaik karena sejumlah rumah sakit di Semarang kembali memperoleh pasokan obat, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas.
“Terakhir saya terinfo obat itu sudah mulai ada di beberapa rumah sakit yang sebelumnya sempat terinfo kosong,” tambah Prihatin.
Dilema Obat Substitusi bagi Pasien
Saat obat tertentu sulit diperoleh atau harganya melambung, dokter biasanya akan merekomendasikan alternatif (substitusi) dengan efek terapi yang sama. Kendati demikian, langkah tersebut dinilai berpotensi menambah beban finansial yang harus ditanggung oleh pasien.
“Kalau substitusinya harganya lebih mahal, pastinya akan menaikkan biaya untuk mendapatkan pengobatan tersebut. Hal ini tentu saja tidak kita harapkan terjadi pada pelayanan kesehatan dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa kelancaran distribusi obat merupakan kebutuhan vital bagi jutaan pasien penyakit kronis. Tanpa terapi yang dijalani secara rutin dan konsisten, risiko memburuknya kondisi kesehatan penderita hipertensi, diabetes, hingga penyakit ginjal dapat meningkat drastis.
“Pasien kasus kronis terutama, mereka harus mendapatkan obat-obatan yang memang digunakan untuk meminimalkan agar masalah kesehatan itu bisa dikontrol,” ujarnya.
Meskipun isu ini mulai mencuat, IDI Kota Semarang memastikan hingga hari ini belum menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan mengenai adanya kenaikan harga obat secara mencolok di lapangan. IDI berharap pemerintah dapat bergerak cepat menjaga stabilitas pasokan obat serta memastikan ketersediaan bahan baku agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Ketersediaan dari pendukung pelayanan seperti obat pastinya menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian juga. Karena itu merupakan bagian dari kontinuitas pengobatan yang bermutu,” pungkasnya.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah telah mengantisipasi dampak pelemahan rupiah ini dengan memantau secara ketat pergerakan harga obat di pasaran. Pemerintah juga memilah kenaikan harga mana yang dinilai wajar dan tidak wajar.
Menkes pun memberikan angin segar bagi masyarakat luas dengan menjamin bahwa obat-obatan yang masuk dalam skema BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan.
“Harga obat kita sudah lihat, kita sudah list mana yang naik ya make sense (masuk akal) dan tidak make sense. Tapi untuk obat-obatan BPJS kita berhasil jaga, ya. Jadi, obat-obatan di luar BPJS kita lihat ada kenaikan,” tegas Budi, Kamis (11/6/2026). – psw






