DPRD Jateng Dorong Penambahan Kuota Sekolah Rakyat dan Optimalisasi Program Beasiswa Kemitraan
Semarang, Javamedia.id – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (boarding school gratis). Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengungkapkan bahwa kuota pendaftaran di sejumlah titik rintisan mengalami lonjakan dari rencana awal.
“Siswa yang ditargetkan itu awalnya 3 kelas, ternyata pada saat dibuka pendaftaran bisa sampai 4 hingga 5 kelas. Makanya ini sedang diupayakan agar ke depan bisa diakomodasi,” ujar Yudi saat ditemui di Kantor DPRD Jateng, Kamis (2/7).
Antisipasi bagi calon siswa yang belum berkesempatan diterima di Sekolah Rakyat, Yudi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program beasiswa kemitraan yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng.
Program ini dinilai belum terserap sepenuhnya. Menurut data terakhir, dari total kuota 5.000 sekian yang disediakan oleh Pemprov, baru sekitar 4.000 kuota yang terserap dan siap digunakan.
“Bagi masyarakat yang hari ini tidak diterima di Sekolah Rakyat, masih bisa menggunakan fasilitas beasiswa kemitraan tersebut,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa sistem seleksi Sekolah Rakyat tidak akan tumpang tindih dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah reguler/mitra di bawah Dinas Pendidikan. Sekolah Rakyat menggunakan basis data desil 1 hingga desil 4 (kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah) dari Kementerian Sosial, sehingga jalurnya terpisah dan tidak saling mengunci di sistem.
Saat ini, rintisan Sekolah Rakyat telah berjalan penuh di berbagai titik dari total target 14 daerah di Jawa Tengah. Kendati demikian, beberapa wilayah seperti Klaten dan Temanggung masih dalam proses penyelesaian karena kendala penyediaan lahan dari pemerintah kabupaten/kota. Untuk wilayah Solo, pengalihan fasilitas saat ini digeser ke wilayah Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar.
Yudi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki standarisasi infrastruktur yang tinggi, menyerupai konsep sekolah berasrama (boarding school) semi-militer seperti SMA Taruna Nusantara (TN). Luas Lahan Minimal yang diperlukan adalah seluas 5 hektar untuk satu sekolah.
“Nah, tantangan Lapangan di beberapa daerah mengalami kendala karena lahan yang diajukan terbentur status lahan hijau aktif atau lahan perkebunan, seperti kasus di Grobogan dan Klaten,” ujarnya.
Namun Yudi optimis, meski pembangunan dilakukan secara bertahap (Tahap 1 dan Tahap 2), target penyelesaian fisik dan operasional dapat dikejar penuh pada tahun ini.
Misi Jangka Panjang: Kualitas SDM dan Gizi Anak
Program Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi digadang-gadang menjadi tonggak peningkatan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. Yudi memaparkan data bahwa rata-rata lama sekolah di Jateng saat ini masih berada di angka 7 tahun untuk perempuan dan 8 tahun untuk laki-laki, dibarengi dengan capaian akademik yang masih perlu digenjot. Angka ini masih berada di bawah target nasional Wajib Belajar 9 tahun dan di bawah rata-rata nasional yang secara bertahap sudah mulai menembus angka 9,07 tahun.
Melalui sistem boarding school yang disiplin dan pemenuhan gizi yang konsisten selama 3 tahun, pemerintah berharap ada perubahan signifikan pada fisik, mental, dan akademik anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kita tidak bisa melihat hasilnya hanya dalam satu atau dua bulan, tapi lihat prosesnya nanti dalam 3 tahun. Sekolah unggulan ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah agar anak-anak kita, khususnya yang dari desa, bisa mendapatkan hak dan kualitas pendidikan serta asupan gizi yang setara,” pungkasnya. (Psw)
