Manuver Anggaran TKD Jadi Alarm Perjuangan Kemandirian Ekonomi Daerah

JAKARTA, JAVAMEDIA.ID — Transfer ke Daerah (TKD) kembali menjadi sorotan utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kebijakan yang menjadi salah satu komponen mandatory spending terbesar ini dinilai sebagai “manuver anggaran” strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam analisis berjudul “Manuver Anggaran TKD: Alarm Perjuangan Tatanan Ekonomi Melalui Penguatan Sustainable Regional Economic Self-Reliance”, Tenaga Ahli Badan Anggaran (Banggar) DPR RI William Adam menilai bahwa TKD memegang peran krusial sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, di balik peningkatan nominal alokasi setiap tahun, masih tersimpan paradoks: ketergantungan daerah terhadap dana transfer justru semakin tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.

“TKD sejatinya bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan juga alarm perjuangan agar daerah tidak terjebak dalam jebakan ketergantungan fiskal,” tulis William. “Kemandirian ekonomi daerah harus menjadi arah utama dari manuver anggaran ini.”

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TKD terus meningkat dari Rp856,9 triliun pada 2020 menjadi proyeksi Rp871 triliun pada 2025, atau sekitar 29,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa alokasi TKD untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, naik dari sebelumnya Rp650 triliun.

Kenaikan ini sekaligus menjadi sinyal bagi daerah untuk semakin adaptif dan kreatif dalam mengelola sumber daya lokal. “Daripada merespons dengan kekecewaan atas penyesuaian anggaran, daerah seharusnya melihatnya sebagai dorongan untuk lebih mandiri dan produktif,” tegas William.

Contoh sukses telah ditunjukkan beberapa provinsi. Jawa Tengah, misalnya, melalui optimalisasi TKD berhasil membangun ekosistem UMKM digital yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,2 persen. Sulawesi Selatan juga memanfaatkan Dana Desa untuk memperkuat infrastruktur pertanian, yang berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan nasional.

Menurut William, efektivitas TKD sangat bergantung pada arah kebijakan dan strategi pengelolaan di daerah. “Masalahnya, banyak daerah masih memperlakukan TKD secara rutin tanpa orientasi jangka panjang. Kebijakan daerah hari ini harus bisa menyesuaikan dengan program2 strategis nasional menuju pembangunan inklusif dan konvergen ekonomi yang berkelanjutan bisa terwujud. Gotong royong dalam mendorong program nasional agar daerah menyesuaikan dengan kapasitas dan kearifan lokal yang menjadi salah satu strategi dalam menunjang sektor basis di wilayah. Jangan sampai program-program di daerah hanya menjadi momentum balas budi janji politik dimana nantinya program yang dijalankan tidak sesuai dengan program strategis nasional. Masih banyak daerah-daerah yang mempunyai agenda tersendiri yang belum sejalan mengutamakan pembangunan fisik tanpa melihat kerangka nasional. Alhasil ketergantungan akan fiskal transfer ke daerah masih besar. Pemerintah pusat akan lebih selektif dan tidak akan memberikan ruang bagi daerah yang masih berjalan sendiri-sendiri tidak mendukung program strategis nasional. Daerah yang seperti ini hanya menjadikan program2nya terjebak dalam jeratan anggaran, akan tetapi tidak secara langsung mendukung program nasional. Padahal, dalam kerangka Indonesia Emas 2045, TKD harus menjadi alat transformasi struktural—mendorong digitalisasi, inovasi, dan pembangunan hijau.”

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menekankan pentingnya disiplin fiskal, penguatan belanja produktif, dan pengendalian defisit agar tetap berada pada jalur aman. Salah satu fokus utama adalah memastikan TKD digunakan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di daerah.

William menegaskan bahwa manuver anggaran TKD tidak boleh hanya dipahami sebagai penyaluran dana dari pusat, melainkan strategi nasional untuk menumbuhkan kemandirian fiskal yang sejati. “TKD adalah alarm perjuangan tatanan ekonomi — tanda bahwa daerah harus bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional,” tutupnya.