Pj Gubernur Jateng Minta Media Lakukan Pendidikan Politik
Semarang JavaMedia.Id – Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol Purn Nana Sudjana menilai Media Massa memiliki peras strategis dalam mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada. Oleh karenanya dia meminta Media Massa melakukan peran kontrol social pengawasan sekaligus edukasi atau Pendidikan ppolitik kepada pembacanya.
Hal ini disampaikan Nana Sudjana dalam Diskusi ‘Penguatan Keterbukaan Media / Pers dalam Mendukung Keterbukaan Demokrasi’ kerjasama Kesbangpol Jateng-PWI Jawa Tengah, di Front One HK Hotel, Kesambi Semarang, Rabu (30/10/2024).
“Pers memiliki peran penting dalam Pendidikan politik masyarakat. Oleh karenanya media saya minta ikut mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024. Pers agar bisa mendorong semangat masyarakat untuk mensukseskan Pilkada.
Namun demikian, juga perlu mengawasi dan melakukan control terhadap pelaksanaan agar jujur dan adil,” ungkap Nana Sudjana saat menjadi Keynote Speaker dihadapan sekitar 50 jurnalis yang hadir sebagai peserta diskusi.
Menurutnya, ada sebanyak 31,96% pemilih milenial dan 21,89% merupakan pemilih yang dikenal sebagai Gen-Z, sehingga Pendidikan Politik menjadi penting untuk menyasar mereka.
Nana berharap, media perlu mengawal pelaksanaan Pilkada ini agar berjalan lancar, aman dan tertib kondusif.
Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Haerudin dalam sambutan menyampaikan kerjasama dengan PWI Jawa Tengah ini mengandung tujuan untuk menjalis sinergitas dan kolaborasi dengan insan pers. Selain itu juga untuk menyamakan persepsi Pemerintah dengan Media untuk mendukung terlaksananya Pilkada Damai.
“Diskusi ini juga untuk menguatkan komitmen media dalam melawan HOAX serta ucaran kebencian yang sering muncul menjelang Pilkada. Dan yang utama adalah membangun narasi mendukung perdamaian dan menjaga persatuan,” ujar Haerudin.
Diskusi ini juga menampilkan Ketua PWI Jawa Tengah H Amir Mahmud NS SH MH, Setiawan Hendra Kelana mantan Komisioer KPID, serta Zainal Petir SPd SH selaku Tim Advokasi Wartawan.
Amir Mahmud mengingatkan agar wartawan selalu berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik sehingga bisa menjaga produk jurnalisme yang berimbang dalam terkait pemberitaan calon pemimpin di kontek Pilkada. Konten berita harus menghindarkan kebencian atau hal-hal yang bisa merugikan pihak-pihak yang sedang berkompetisi politik.
“Independensi jurnalis perlu menjadi perhatian, meski secara pribadi masing-masing punya hak berpolitik untuk menentukan pilihannya,” ujar Amir Mahmud.
Hal sama juga disampaikan oleh Setiawan Hendra Kelana, bahwa independensi menjadi bekal yang harus dipegang dalam peliputan Pilkada. Sebab independensi dengan memberikan hak sama terhadap para nara sumber adalah bagian dari menjaga konsistensi media.
Sementara Zaenal Petir justru berharap insan media bisa menjalankan fungsi kontrolnya dalam mengawal program-program politik agar bisa menjadi catatan masyarakat. Termasuk menguju program yang dikampanyekan tersebut realistis atau tidak.
“Kontrol harus dilakukan secara benar, aman dan realistis. Tentu ini akan menjadi masukan bagi masyarakat juga bagi calon pemimpin yang mengikuti konstelasi politik,” kata Zaenal Petir. (Novi)
