Riyanta Soroti Carut-Marut MBG hingga Pungli Izin Tambang: “Jangan Peras Pengusaha Pemula!”
Semarang, Javamedia.id – Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta, mendesak pemerintah untuk segera membenahi karut-marut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempermudah perizinan tambang bagi rakyat sesuai visi Asta Cita. Mantan anggota DPR RI ini memperingatkan agar tidak ada oknum pejabat maupun aparat yang “mencekik” pengusaha pemula dengan biaya perizinan yang tidak masuk akal.
Dalam keterangannya di Semarang, Rabu (15/4/2026), Riyanta menegaskan bahwa komitmen politik Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya harus dikawal ketat oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak diselewengkan oleh kepentingan segelintir oknum.
Riyanta secara khusus menyoroti pentingnya pembinaan dan kemudahan izin tambang sebagai upaya menumbuhkembangkan wirausaha baru di daerah. Menurutnya, birokrasi yang rumit sering kali menjadi celah bagi praktik pungutan liar.
“Pengusaha pemula jangan diperas. Izin jangan dibuat sulit, yang ujung-ujungnya oknum pejabat dan oknum APH (Aparat Penegak Hukum) bermain sebagai ‘konsultan’ dengan biaya yang bisa mencekik leher para pemula,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut. Ia menilai, kemudahan izin adalah kunci implementasi Asta Cita demi kemandirian ekonomi.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan dilaporkan mengalami kendala di lapangan, Riyanta mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai intelijen bagi Presiden. GJL siap menampung laporan jika ditemukan penyimpangan distribusi maupun kualitas program.
“Persoalan carut-marut MBG ini harus dibersihkan. Jika ada penyimpangan, laporkan ke GJL untuk diteruskan ke APH. Namun, jika ada oknum aparat yang justru terlibat, kami akan langsung mengadukannya ke Presiden,” ujarnya.
Selain masalah tambang dan MBG, Riyanta juga membeberkan adanya dugaan penyimpangan pada program Koperasi Merah Putih (KMP). Ia menyebut adanya informasi mengenai potongan dana mencapai Rp100 juta oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Riyanta menegaskan, meski dirinya berbeda partai dengan Presiden, dukungan terhadap program nasional tetap dilakukan demi keselamatan bangsa. Ia memosisikan GJL sebagai agen kebaikan yang memastikan informasi murni dari bawah sampai ke tangan kepala negara.
Menutup pernyataannya, Riyanta meminta Presiden dan jajaran kementerian agar tidak antipati terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun LSM. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif tanpa melakukan generalisasi.
“Kalau memang ada pelanggaran dari oknum ormas atau LSM, silakan ditangkap. Tapi jangan semua dianggap buruk. Penindakan harus dilakukan secara individu, bukan menyamaratakan seluruh kelompok,” pungkasnya. (Psw)
