Di Tengah Krisis Energi Dunia, BEM Undip Ingatkan Potensi Kelangkaan Pertalite Akibat Harga Pertamax
SEMARANG, Javamedia.id – Lonjakan harga BBM nonsubsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp18.201 per dolar AS memicu gelombang protes besar di Semarang. Dalam aksi yang digelar Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Gedung DPRD Jateng, mahasiswa memperingatkan pemerintah akan adanya efek domino kelangkaan Pertalite yang bisa melumpuhkan sektor distribusi pangan dan jasa nasional jika kebijakan energi tidak segera dibenahi.
Aksi massa yang mengusung tajuk “Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat” ini sempat memanas ketika ratusan peserta aksi mencoba memanjat pintu gerbang utama Gedung DPRD Jateng.
Dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro bersama Aliansi GERAM, massa menyuarakan lima poin desakan utama terkait memburuknya situasi nasional, mulai dari pembengkakan utang negara hingga tuntutan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Efek Domino Kenaikan BBM Nonsubsidi
Perwakilan BEM Undip, Dika Kusuma, mengkritik keras kebijakan fiskal pemerintah di sektor energi yang dinilai kurang mengantisipasi dampak krisis global. Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan memicu pergeseran konsumsi secara masif di masyarakat. Para pengguna Pertamax diprediksi akan berbondong-bondong beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite.
“Kita tidak bisa memastikan apakah jumlah Pertalite ini dapat mencukupi semuanya. Ketika Pertalite sudah mengalami overload penggunaannya, artinya banyak sektor yang berhenti, khususnya sektor distribusi, baik pangan maupun jasa. Itu yang mengkhawatirkan,” ujar Dika di sela-sela aksi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih bijak (wise) dalam mengalokasikan anggaran dan membaca situasi geopolitik dunia demi mengamankan sektor-sektor yang krusial bagi hajat hidup orang banyak.
“Misal hari ini Selat Hormuz masih tertutup, artinya minyak hari ini menjadi salah satu momentum yang harus diperhatikan oleh negara,” tambahnya.
Selain masalah krisis energi, massa aksi juga menyoroti pemborosan APBN dan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuntutan ini didasari atas adanya temuan indikasi penyimpangan berupa SPPG fiktif, serta penolakan terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Berdasarkan analisis fiskal yang dipaparkan mahasiswa, program MBG dinilai menyumbang inflasi pangan sebesar 0,3% yang justru membuat pergerakan harga pangan di Indonesia menjadi stagnan. Atas dasar itulah, mahasiswa menuntut agar program strategis tersebut dievaluasi secara total.
Tidak hanya berdampak pada pos anggaran negara, Dika juga menyoroti dampak buruk program ini terhadap ekosistem pertanian lokal di daerah yang rentan dimanfaatkan oleh pemburu rente.
“MBG ini banyak tengkulak-tengkulak yang bermain. Artinya menyebabkan banyak petani-petani lokal yang diperas untuk memenuhi harga budget dari MBG. Bukan karena mempedulikan petani-petani yang menanam, cuman memperhatikan bagaimana kebutuhan dari MBG itu sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPRD Jateng. Mereka menuntut reformasi tata kelola pemerintahan, penghentian militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden secara terbuka mengakui kesalahan dari berbagai kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat. (Psw)
