Soroti Kinerja KPK, MAKI Sebut 90 Persen Kepala Daerah di Jawa Tengah Terindikasi Korupsi

SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – Praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah di Jawa Tengah dinilai sudah berada pada tingkat darurat. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memprediksi akan ada tambahan lima kepala daerah di Jawa Tengah yang berpotensi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum pada tahun ini.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara terang-terangan menyebut bahwa mencari kepala daerah yang benar-benar bersih dari praktik korupsi saat ini teramat sulit. Dari pemantauannya di seluruh Indonesia, ia mengaku hanya menemukan dua kepala daerah yang bersih dan tidak mengambil keuntungan materi dari jabatannya, salah satunya berada di Jawa Tengah.
“Jawa Tengah ini sudah darurat korupsi. Kalau saya atau KPK mau cari kesalahan, tunjukkan ke saya 10% saja yang bersih, itu rasanya sulit. Jadi, 90% nakal semua. Di Jateng, yang berpotensi ditangkap dalam tahun ini bisa lima lagi, jadi genap sepuluh,” ujar Boyamin saat ditemui di Semarang (28/8).
Kritik Tajam Kinerja KPK: Hanya Berani Tangkap Ikan Kecil
Meski memprediksi akan ada rentetan penangkapan, Boyamin melontarkan kritik keras terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai lembaga antirasuah tersebut saat ini kehilangan taring dan hanya berani menyasar “ikan kecil” dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, seperti OTT di Situbondo, Sukoharjo, hingga kasus korupsi rektor yang nilainya di bawah Rp1 miliar.
Boyamin membandingkan kinerja KPK yang dinilai melempem dengan instansi penegak hukum lain yang sukses membongkar kasus-kasus kelas kakap.
“Polisi sudah hebat membongkar Ferdy Sambo, Kejaksaan Agung juga hebat membongkar kasus bernilai ratusan triliun rupiah. KPK malah mainnya Rp300 juta. Sebenarnya saya kritik, beraninya cuma bupati-bupati, itu pun bupati yang asal partainya tidak berasal dari lingkaran kekuasaan. KPK melakukan OTT terhadap ikan kecil yang tidak punya gigi,” tegasnya.
Tiga Klaster Modus Korupsi di Jawa Tengah
Mengenai pola korupsi yang terjadi di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi di Jawa Tengah, Boyamin memetakan tiga klaster utama yang kerap dimainkan oleh oknum pejabat:





