Cegah Kecelakaan Laut, Komisi VII DPR RI Dorong Kampanye Keselamatan Pelayaran Digencarkan di Pelabuhan

SEMARANG, JAVAMEDIA.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Emas bersama stakeholder dan unsur maritim Pelabuhan Tanjung Emas menyelenggarakan Rapat Pembahasan Keselamatan Pelayaran di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis (17/9/2026). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, guna meninjau kesiapan operasional serta mendorong penguatan budaya dan kampanye keselamatan transportasi laut secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono nomor 097/A-118/F-Gerindra/IX/2026 tanggal 17 September 2026 perihal kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Emas. Rapat ini membahas berbagai aspek keselamatan pelayaran serta kesiapan penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam memastikan kegiatan transportasi laut berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas, Stasiun Meteorologi Maritim (BMKG) Semarang, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Semarang, Polair, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas, PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas, PT Pelni (Persero) Cabang Semarang, serta PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Semarang. Dalam pemaparannya, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama yang membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pengguna jasa atau konsumen.
“Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar dan bukan hanya tanggung jawab regulator maupun operator. Edukasi kepada publik dan konsumen harus terus ditingkatkan, khususnya mengenai larangan membawa barang berbahaya serta pembatasan muatan yang melebihi kapasitas kapal. Pemahaman mengenai batasan daya apung (displacement) dan distribusi berat muatan sangat krusial, karena kesalahan kecil pada penempatan muatan atau pengaturan tangki balas dapat memicu ketidakstabilan kapal yang berisiko fatal,” tegas Bambang Haryo.
Ia menambahkan, kampanye keselamatan tidak cukup hanya dilakukan melalui simulasi (safety drill) di atas kapal, melainkan harus disampaikan secara rutin dengan melibatkan seluruh unsur—regulator, operator, fasilitator, konsumen, hingga tim penyelamat. Bambang juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip zero tolerance guna mencapai zero accident, seraya menekankan bahwa regulasi keselamatan pelayaran di Indonesia telah mengacu pada standar internasional seperti Safety of Life at Sea (SOLAS) serta diawasi oleh pemerintah dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
Menanggapi hal tersebut, Manajer Cabang PT Dharma Lautan Utama (DLU) Semarang, Herman Fajar, menyampaikan komitmennya dalam memperketat pengawasan kendaraan dan penumpang sebelum kapal Ro-Ro diberangkatkan. DLU secara ketat menimbang berat dan mengukur tinggi kendaraan, membatasi muatan ramp door maksimal 50 ton, serta memanfaatkan sistem autogate dan check-in berbasis identitas untuk memastikan kesesuaian manifes penumpang dan rutin menggelar safety drill bagi awak kapal.
Sementara itu, dari sisi fasilitator kepelabuhanan, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Tanjung Emas, S. Joko, menegaskan komitmen Pelindo dalam menyediakan layanan pelabuhan yang mengutamakan keselamatan operasional dan mitigasi risiko kawasan.
“Pelindo senantiasa berkomitmen menjadikan pelabuhan sebagai kawasan yang berintegritas, aman, dan berkelanjutan. Kami terus melakukan peningkatan fasilitas pelabuhan serta menerapkan service excellence demi menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan seluruh pengguna jasa,” ungkap S. Joko.
Sebagai langkah nyata mitigasi di lapangan, Pelindo telah membentuk tim tanggap darurat dan menyiagakan 54 pompa berkapasitas 200 liter per detik serta 6 pompa mobile yang disokong genset cadangan untuk menangani banjir. Guna menghadapi tantangan penurunan muka tanah (land subsidence) sebesar 8–12 cm per tahun, Pelindo membagi kawasan pelabuhan seluas 640 hektare menjadi 10 klaster pemantauan yang diawasi secara berkala, termasuk menggunakan drone.
Melalui forum kolaboratif ini, seluruh instansi dan pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan mengintensifkan sosialisasi keselamatan secara konsisten. Hasil pembahasan ini menjadi bahan evaluasi bersama dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan transportasi laut di Pelabuhan Tanjung Emas. ***





