Ratusan Petani dan Buruh dari Berbagai Daerah Unjuk Rasa Suarakan Kerusakan Lingkungan
SEMARANG, Javamedia.id – Ratusan petani dan buruh yang tergabung dalam aliansi Jateng Guyub dari berbagai kabupaten dan kota menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/7/2026). Dalam aksinya, massa dari berbagai daerah, dari Wonogiri hingga Rembang, menyuarakan penolakan terhadap ancaman kerusakan lingkungan serta mendesak penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.
Massa aksi yang terdiri atas buruh dan petani tersebut memadati sepanjang Jalan Pahlawan sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Gubernur Ora Tahu Kerjo”, “Kami Butuh Pangan Bukan Tambang”, dan “Lindungi Perjuangan Lingkungan Adili Peruskak Lingkungan”.
Satu per satu perwakilan daerah kemudian maju untuk menyampaikan orasi tentang persoalan lingkungan. Salah satu di antaranya berasal dari Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yakni Nuryanto Permen.
“Pembangunan pabrik semen tanpa melibatkan masyarakat. Kami tak ingin terlanjur seperti Pati, Rembang, dan Grobogan, bangun pabrik semen, keuntungan hanya diperoleh segelintir elite, masyarakat kecil dirugikan,” seru Nuryanto saat berorasi.
Nuryanto menegaskan masyarakat Pracimantoro menolak kehadiran pabrik semen. Masyarakat disebut tidak ingin kehilangan tanah, mata pencaharian, maupun mengalami kerusakan lingkungan.
“Gubernur yang mengetahui izin dan memfasilitasi AMDAL [analisis mengenai dampak lingkungan] harus berani mencabut. Kami tak hanya takut kehilangan bukit, tetapi juga kesempatan hidup layak,” sambungnya.
Sementara itu, Koordinator Jateng Guyub, Joko Prianto, mengatakan aksi kali ini menyuarakan permasalahan lingkungan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.
“Hari ini darurat kriminalisasi. Ada sedulur di Kendal, Pati, Rembang, dan Blora sudah ditangkap. Mereka korban kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Joko.
Lewat aksi kali ini, Jateng Guyub berharap pemerintah bisa lebih peduli kepada rakyat saat menentukan arah kebijakan, khususnya soal lingkungan yang dapat berdampak kepada generasi mendatang.
“Kebijakan jangan sampai menyengsarakan rakyat. Rakyat itu tuan, mereka [pemerintah] harus bisa menyelesaikan persoalan ini,” pintanya. (Psw)
