BSSN Tegaskan Manipulasi Informasi sebagai Ancaman Siber Nasional

Bandung JavaMedia. id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan bahwa ancaman siber saat ini mencakup serangan terhadap sistem teknologi sekaligus menargetkan pikiran publik, kohesi sosial, dan kepercayaan nasional melalui ruang siber. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum & Komunikasi Publik BSSN, Brigjen TNI Berty BW Sumakud, SH MH saat menjadi narasumber dalam kegiatan Gaskeun Camp: Kolab Jadi Jawara yang diselenggarakan Direktorat Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kamis (23/04/2026), di Selah Hall Piset Square, Bandung, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut mengusung tema “#GaskeunJagaInfo: Kolaborasi Ala Muda, Bela Negara Ala Bandung” dan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri atas pengelola media center Dinas Kominfo provinsi/kabupaten/kota, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kontributor konten daerah, komunitas kepemudaan, pelajar, mahasiswa, akademisi, serta pegiat literasi digital.
Acara diawali sambutan Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si. Dalam sambutannya, Nursodik mengajak para peserta untuk menghadirkan konten positif yang memperkuat persatuan bangsa, menjadikan portal indonesia.go.id sebagai referensi wawasan kebangsaan, serta memanfaatkan sumber resmi untuk memeriksa kebenaran informasi. Selain itu, Nursodik mendorong pelajar, mahasiswa, dan generasi muda menjadi digital patriot, yaitu generasi yang aktif melawan disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Dalam paparannya, Brigjen TNI Berty menyampaikan bahwa dinamika ancaman nasional di era digital terus berkembang dan perlu dipahami secara komprehensif. Menurutnya, serangan terhadap sistem teknologi dapat mengganggu jalannya negara dan pelayanan publik. Sementara itu, ketika kepercayaan masyarakat diserang melalui manipulasi informasi, negara juga dapat melemah.
“Konflik modern tidak selalu dimulai dengan tank, rudal, atau drone. Banyak konflik justru diawali dengan narasi palsu, propaganda digital, penggunaan bot, akun anonim, manipulasi algoritma, dan kampanye terkoordinasi di media sosial. Target utamanya adalah emosi masyarakat, opini publik, dan stabilitas nasional,” ujar Berty.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Berty menjelaskan bahwa ancaman tersebut hadir dalam bentuk misinformasi, disinformasi, hingga Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), yaitu upaya manipulasi informasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aktor asing, baik negara maupun non-negara, guna memengaruhi opini publik, proses politik, situasi sosial, maupun kepentingan strategis suatu negara.
Menurut Berty, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak lagi semata berkaitan dengan perlindungan jaringan dan data, melainkan juga menyangkut ketahanan masyarakat dalam menghadapi operasi informasi yang dapat memecah belah bangsa.
Berty menekankan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam ekosistem digital nasional saat ini. Pelajar, mahasiswa, pemuda desa, dan komunitas digital berperan sebagai konsumen informasi sekaligus produsen konten yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik.
“Para pengelola media center daerah, content creator, komunitas, mahasiswa, pelajar, akademisi, serta pegiat literasi digital sebagai Jawara Bandung memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga ruang siber nasional,” katanya.
Hal tersebut sejalan dengan konsep Program Pertahanan Semesta yang merupakan turunan dari amanat RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya pertahanan nasional yang menyeluruh, adaptif, dan berbasis partisipasi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks itu, Berty mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran keamanan siber, membiasakan verifikasi informasi sebelum membagikan, serta aktif menyebarkan narasi positif dan edukatif di ruang siber.
Selain itu, BSSN secara berkala juga menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber yang melibatkan kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga pemerintah. Dalam sejumlah kegiatan tersebut, BSSN turut menghadirkan pakar nasional maupun mitra internasional, termasuk dari Inggris Raya dan Uni Eropa, sehingga masyarakat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ancaman siber, praktik terbaik, serta pentingnya kolaborasi global dalam menjaga keamanan ruang siber.
“Pertahanan negara membutuhkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam menjaga ruang siber. Nasionalisme di era digital juga diwujudkan melalui kepedulian menjaga informasi, persatuan, dan ketahanan bangsa,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN turut didampingi Tim Strategi Komunikasi dan Hubungan Media. (Dra)






