Sikapi Kasus Jiwasraya-Asabri, Gerakan Jalan Lurus Desak Aparat Bongkar Aktor Intelektual Korupsi
SEMARANG, Javamedia.id – Gerakan Jalan Lurus bersama sejumlah ormas di Semarang menegaskan bahwa aksi “bersih-bersih” korupsi di era Presiden Prabowo Subianto tidak boleh hanya menyasar pelaku lapangan atau “cecunguk”. Menyikapi perkembangan penggeledahan kasus Jiwasraya-Asabri oleh Timtas Tipidkor Polri, mereka menuntut keberanian aparat untuk menyeret otak dan aktor intelektual utama yang selama ini diduga sering lolos dari jerat hukum.
Tuntutan keras tersebut disuarakan dalam sebuah pertemuan yang digelar di Kota Lama, Semarang, pada Kamis (9/7/2026). Pertemuan ini diadakan khusus sebagai respons atas langkah resmi aparat gabungan yang terdiri dari Timtas Tipidkor Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam membongkar pusaran kasus megakorupsi Asabri dan Jiwasraya yang melibatkan oknum penyelenggara negara.
Baru-baru ini, aparat gabungan diketahui melakukan penggeledahan besar-besaran di 8 titik strategis. Titik-titik tersebut di antaranya menyasar sebuah restoran/kafe (de’Clan Signature) dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor.
Dari operasi senyap tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti dengan nilai yang sangat fantastis, antara lain Uang Tunai Ratusan Miliar pecahan dolar AS dan dolar Singapura senilai hampir Rp60 miliar hingga Rp67 miliar yang ditemukan tersimpan rapi di dalam koper dan brankas. Ditemukan juga 74 Kilogram Emas batangan seberat 74 kg yang disembunyikan di dalam brankas rahasia di kawasan Sentul, Bogor, dengan taksiran nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Perwakilan Gerakan Jalan Lurus, Riyanta, menyatakan bahwa elemen masyarakat sipil di Semarang memberikan dukungan total terhadap komitmen politik bersih-bersih Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini langkah super agresif kepolisian belakangan ini tidak lepas dari instruksi tegas kepala negara.
“Kami sangat mendukung kebijakan bersih-bersih ini. Kami yakin langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal selalu mengingatkan agar praktik korupsi dihentikan. Namun, dengan temuan barang bukti sefantastis ini, kami mendesak agar identitas oknum penyelenggara negara yang terlibat segera diumumkan secara transparan kepada publik,” ujar Riyanta.
